AKIBAT HUKUM PENITIPAN GANTI KERUGIAN UANG DI PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERHADAP HAK ATAS TANAH

Suyanto Suyanto

Sari


ABSTRAK

Pasal 43 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 menetapkan bahwa dengan penitipan ganti kerugian uang di Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum berakibat alat bukti hak atas tanah (sertipikat hak) dinyatakan tidak berlaku. Tidak berlakunya alat bukti hak atas tanah (sertipikat hak) sebagai akibat hukum dari penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri bertentangan dengan asas contrarius actus, yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan sertipikat hak. Pejabat yang berwenang membatalkan sertipikat hak adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Akibat hukum penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri adalah hak atas tanah menjadi hapus, dan tanahnya kembali menjadi tanah negara merupakan pengambilan tanah hak secara paksa oleh Pelaksana Pengadaan Tanah dengan dalih untuk kepentingan umum. Perolehan tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan cara menitipkan ganti kerugian di Pengadilan Negeri dapat disamakan dengan pencabutan hak atas tanah disebabkan pihak yang berhak tidak punya pilihan lain, kecuali harus menerima besarnya ganti kerugian yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Kata Kunci: Penitipan, ganti kerugian, Hak atas tanah.

ABSTRACT

Article 43 of Law No. 2 of 2012 stipulates that with the safekeeping of compensation for money in the District Court in the procurement of land for public interest resulting in an instrument of proof of land rights (certificate of rights) declared invalid. The non-entry into force of proof of land rights (certificate of rights) as a result of the legal safekeeping of compensation in the District Court is contrary to the principle of contrarius actus, namely the District Court is not authorized to cancel the certificate of rights. The official who has the authority to cancel the certificate of rights is the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia. The legal consequences of indemnity safeguards in the District Court are the right to land to be abolished, and the land returned to state land as a forced land acquisition by the Land Procurement Executor under the pretext of public interest. Land acquisition in the procurement of land for the public interest by depositing compensation in the District Court can be equated with the revocation of land rights because the rightful party has no other choice, except having to accept the amount of compensation determined by the Chairperson of Land Procurement.

Keywords: Compensation, Deposit, Land rights.


DOI :10.5281/zenodo.3470425


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Abdurrahman, Masalah-masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 6,26.

A.P. Parlindungan, Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung,2008, h. 1.

Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2003. h. 480.

Maria S.W. Sumardjono, Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesua Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2015, h. 3.

Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, h. 83.

Saifudin Noorhadi, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang, 2005, h. 63.

Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, 1990, h. 14.

Suhariningsih, Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban, Pustaka Prestasi, Jakarta, Agustus 2009.

Suyanto & Arif, Muhammad Fuad, Status Sertifikat Tanah Hak Milik Ganda Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Kasus Nomor: 629/Pdt.G/2012/PN.Sby), Jurnal Pro Hukum Vol 6 No.1 Tahun 2017. Diakses di http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/470

Urip Santoso (selanjutnya disebut Urip Santoso – I), Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, h. 7,29

Urip Santoso (selanjutnya disebut Urip Santoso – II), Buku Ajar Hukum Pengadaan Tanah dan Pendaftaran Hak Atas Tanah, Revka Petra Media, Surabaya, 2018, h. 21.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


pISSN 2089-7146

eISSN 2615-5567

Terbit  :

No. 1 = tiap bulan juni

No. 2 = tiap bulan Desember