STATUS SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK GANDA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (study kasus Nomor : 629/Pdt.G/2012/PN.Sby)

Suyanto Suyanto

Sari


ada 2 (dua) cara memperoleh sertifikat hak atas tanah dengan cara pendaftaran sistematik dan pendaftaran sporandik yaitu kegiatan pendaftaran yang dilakaukan secara serentak dilakukan disuatu
wilayah atau wilayah tertentu, suatu desa kelurahan dimana letak tanah berada. sertifikat sebagai legalitas kepemilikan tanah, mendaftarkan hak atas tanah merupakan hal yang penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dan pihak lain yang berkepentingan dengan tanah tersebut.

 

Kata Kunci : status sertifikat, hak milik, Sertifikat ganda pada perkara No.629/Pdt.G/2012/PN.Sby.

 

DOI: 10.5281/zenodo.1468424


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku, Makalah,Skripsi

Djumadi, Hukum Perburuan Perjanjian Kerja, Divisi Buku Perguruan Tinggi, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2008.

Fikri C. Wardana, Tersenyum sebelum pensiun dan tertawa setelah pensiun, Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia Building, Jakarta 10270.

Hardijan Rusli, Hukum Ketenaga kerjaan 2003, ghalia Indonesia, Jakarta 2004.

Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuan, Sekretaris Jenderal Departemen Perburuan Ex, Guru Besar Hukum Perburuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Penerbit Djambatan, Tahun 1996.

Mediya Rafeldi, Undang–undang Ketenagakerjaan. diterbitkan oleh ALIKA, Cetakan pertama :Jakarta, September, Tahun, Tahun 2016.

Maspion Group, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Gresik, Tahun 2015-2017.

Ma’ruf Cahyono, Panduan Pemasyarakatan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretaris Jenderal MPR RI, Tahun 2016.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014, Sekretariat MPR RI , Jl.Jend. Gatot Subroto No.6, Jakarta - 10270.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Cetakan ke dua belas, Tahun 2016.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan.

Republik Indonesia, Undang - Undang Nomo 2 tahun 2004, tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggara program jaminan pensiun.

Keputusan Menteri Nomor Kep - 78/MEN/2001 tentang Perubahan Atas Beberapa Pasal Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerjadan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Bakti, dan Ganti Kerugian di Perusahaan.

Internet

http:// deviromantika.wordpres.com/2014/06/19/ makalah - tentang phk.

http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pag e/program-jaminan-pensiun.htm


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


pISSN 2089-7146

eISSN 2615-5567

 

TERBIT  :

No. 1 = tiap bulan Juni

No. 2 = tiap bulan Desember