Tinjauan Yuridis Cryptocurrency Sebagai Objek Perjanjian Investasi

Authors

  • Hani Diaz Valentian Universitas Pembangunan Nasional Veteran
  • Adhitya Widya Kartika Universitas Pembangunan Nasional Veteran

Keywords:

Cryptocurrency, Perjanjian Investasi, Objek Perjanjian, Wanprestasi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yurids perjanjian investasi dengan Cryptocurrency sebagai objeknya beserta menganalisis mengenai upaya hokum yang dapat dilakukan kreditur untuk menuntut ganti rugi jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian investasi menggunakan Cryptocurrency sebagai objeknya, dan juga menganalisis terkait bentuk-bentuk ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur karena terjadinya wanprestasi dalam perjanjian investasi menggunakan Cryptocurrency sebagai objeknya. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan juga menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu dengan cara menggunakan dokumen-dokumen resmi, Peraturan Perundang-undangan serta literatur atau buku-buku yang relevan, dan juga menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis terhadap data primer maupun data sekunder. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Cryptocurrency dapat dijadikan sebagai objek perjanjian yang sah, hal ini dikarenakan pada Pasal 1332 KUHPerdata dijelaskan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat dijadikan pokok perjanjian, sedangkan pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka dijelaskan bahwa Cryptocurrency adalah sebuah komoditas yang dapat diperjual-belikan di bursa Cryptocurrency. Permasalahan yang muncul dari perjanjian investasi menggunakan Cryptocurrency sebagai objeknya adalah sebuah kepastian hukumnya, hal ini dikarenakan dunia Cryptocurrency yang dipenuhi oleh ketidakpastian, maka dari itu pemerintah hendaknya memperketat peraturan terkait segala transaksi yang menggunakan Cryptocurrency demi melindungi dana investor, serta membantu masyarakat yang dirugikan karena terjadinya wanprestasi dalam mengajukan upaya hokum untuk menuntut ganti rugi.

References

Arif, Moh, 2005, Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta.2005.

Ardiansyah Ferry Tri, dkk, 2016, Imigrasi di batas Imajiner, Sinar Grafika, Tanggerang. 2016

Agraeny Sadra Tri, “Analysis Of Law Number 6 Of 2011 Concerning Immigration On Law Enforcement

For Foreign Citizens Who May Use

Visit Visa,”

Bhakti, Yudha, 2003, Hukum

Internasional: Bunga Rampai, Alumni, Bandung.2003 Hamidi Jazim dan Charles Christian, 2015.

Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika ,2015 James Sjahriful Abdullah. 1993.

Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993

H.Abdulah, 1993. Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta,

Ghalia Indonesia ,1993

Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal

Imigrasi Sebagai Fasilitator PembangunanMasyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. NeoRespublica: Jurnal Ilmu

Pemerintahan, 2

Herlina, A., 2019. The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and

Law.).2019

Malota, Dwi Dharma Putra, ‘Alat Bukti

Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Keimigrasian’, Lex Crimen,

6 2015

Mirwanto, T., 2019. Visa-Free Policy

Supporting Alternatives For Travelers Of China Origin In Indonesia. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 2(2),

Mirwanto, T., 2018. The Problem Of The

Supervision Of Immigration Stay Licenses On Illegal Foreign Labor Working In

Foreign Capital Investment Companies In Indonesia. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 1(2),

Pp.13-24.2018

Marpaung, Leden, 2009. Asas- Teori

Hukum Pidana, Jakarta, Sinar

Grafika,2009

Moeljatno,2005. Asas-asas Hukum

Pidana, Jakarta, Bina Aksara Moeloeng 2005,

Muhammad Abdulkadir, 2006. Etika

Profes Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006 Nazir, Muhammad , 1988. Metode Penelitian, Jakarta,

Ghalia Indonesia ,1988

Ni Nyoman Ulan Yuktatma, Anak Agung Ngurah Yusa Darmadhani, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia”. Universitas

Udayana

Rahardjo Satjipto, 1995. Masalah

Penegakan Hukum, Bandung, Alumni,1995, 2009. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, CV. Tarsito,2009, Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis,

Yogyakarta, Genta Publishing, 2010 Safaat Najaruddin, 2008. Analisis

Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana, Thesis

Universitas Indonesia, 2008

Safaat Najaruddin, 2008. Analisis

Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana, Thesis

Universitas Indonesia ,2008

Santoso , M. Imam, 2004. Perspektif

Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Jakarta, UI Press,2004

Sarwoto, 2001. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, cetakan keenambelas, Jakarta ,Ghalia

Indonesia, 2001

Setiadi Edi, Kristian, 2017. Sistem peradilan pidana terpadu dan system penegakan hukum di Indonesia, Jakarta, Prenamedia Group Sjahriful , 2017

Soekanto Soerjono , 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta,

Raja Grafindo Persada 2008

Soewarno, Handayaningrat, 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan manajemen, Jakarta, Haji Masagung,1994.

Downloads

Published

2022-11-10

How to Cite

Valentian, H. D., & Kartika , A. W. . (2022). Tinjauan Yuridis Cryptocurrency Sebagai Objek Perjanjian Investasi. Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 11(4), 368–379. Retrieved from https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2197