Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submisson Berbasis Good Governance di Kota Surakarta
DOI:
https://doi.org/10.55129/.v12i3.2673Keywords:
online single submission (OSS), kebijakan publik, good governanceAbstract
Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi kegiatan usaha dengan percepatan pelaksanaan berusaha yang disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submisson (OSS). Berdasarkan kebijakan tersebut, semua pelayanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui 1 (satu) Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik Online Single Submission (OSS). Penyelenggaraan pelayanan publik yang bercirikan good governance merupakan salah satu tugas penting bagi pemerintah. Pada DPMPTSP Kota Surakarta meskipun pelayanan publik dapat dikatakan baik namun, prinsip-prinsip good governance belum terwujud secara optimal. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perizinan sistem OSS pada DPMPTSP Kota Surakarta berbasis good governance sudah cukup baik. Dalam praktiknya penerapan good governance tersebut dilakukan dengan memberikan wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan memajukan dunia usaha dan perekonomian. Meski demikian, masih terdapat kendala dalam penerapannya baik dari penyampaian informasi dan kejelasan informasi yang disampaikan. Dalam penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa good governance dapat terwujud melalui pelayanan publik yang baik pula.
References
Agustino, Leo. 2006. “Dasar-Dasar Kebijaksanaan Publik.†Bandung: CV. Alfabeta.
Agustino, Leo. 2012. “Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Makassar City Indonesia.†American Jurnal Of Humanity And Sosial 2.
Aqmarani, Aliyyah Yustika, Sri Nur Hari Susanto, and Henny Juliani. 2021. “SISTEM IZIN INVESTASI MUDAH DAN TERPADU (SI IMUT) SEBAGAI WUJUD PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG IDEAL BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG.†Diponegoro Law Journal 10(2):274–87.
Cahya, Alfhi Fusvita, and Maya Puspita Dewi. 2022. “Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Meningkatkan Good Governance Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.†Res Publica: Journal of Social Policy Issues 1(2):15–23.
Kamelia, Lidia, and Mira Veranita. 2022. “Analisis Implementasi Good Governance Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang.†Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik 9(2):289–99.
Maswati, Rani. 2021. “PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN BIAK NUMFOR.†Gema Kampus IISIP YAPIS Biak 16(2):37–45.
Nubatonis, Sondil E., Sugeng Rusmiwari, and Son Suwasono. 2015. “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik.†Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP) 3(1).
Rusli, Budiman. 2013. “Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif.†Bandung: Hakim Publishing.
Subaktiawan, Eko, and Luluk Fauziah. 2017. “Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (Studi Pada Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo).†JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik) 5(1):93–108.
YUSTIKA AQMARANI, ALIYYAH, Sri Nur Hari Susanto, and Juliani Juliani. 2021. “SISTEM IZIN INVESTASI MUDAH DAN TERPADU (SI IMUT) SEBAGAI WUJUD PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG IDEAL BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG.-011 HTN 2021.â€
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Hak cipta dilindungi Undang-undang. Artikel dalam jurnal ini dilindungi oleh Hak Cipta Jurnal Hukum dan penulis artikel ini. Tidak ada bagian dari artikel yang bisa diproduksi ulang tanpa izin pengelolaan jurnal.
