Perempuan Sebagai Kepala Kua Kecamatan Dalam PMA NO. 20 Tahun 2019

Authors

  • Yusril Hidayat Maulidi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Keywords:

Perempuan, Kepala KUA, PMA No. 19 tahun 2018

Abstract

Kepala KUA kecamatan merupakan pekerjaan yang bisa dicapai oleh siapapun juga baik- laki maupun perempuan. Akan tetapi melihat terhadap apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, jabatan Kepala KUA kecamatan dijabat oleh seorang laki-laki dan hampir tidak ada yang dijabat oleh seorang perempuan. mereka mengatakan bahwa jabatan Kepala KUA kecanmatan haruslah dipegang oleh laki-laki disebabkan adanya tugas dan wewenang yang mengharuskan laki-laki untuk melaksanakannya yaitu sebagai penghulu dan wali. Penelitian ini berjenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang yang dianalisis secara deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Kekuatan hukum PMA 19/2018 dapat dilihat dari kedudukan hirarki dan jenisnya, hiraki PMA 19/2018 terdapat dalam pasal 8, bentuk PMA 19/2018 adalah regelling dan waktu berlakunya adalah selamanya sampai ada peraturan yang menghapusnya. Adapun analisis gender terhadap PMA 19 /2018 yaitu tugas dari kepala KUA Kecamatan dibagi menjadi 2 bidang yaitu tugas administratif, secara umum tugas ini ditentukan oleh potensi dan kecakapan diri bukan ditentukan dari jenis kelamin. oleh karena itu perempuan juga mempunyai hak untuk mencapainya. Kemudian tugas fungsional yaitu terkait dengan wali hakim, perempuan tetap bisa menjadi Kepala KUA dengan menyerahkan tugas wali hakim kepada P4 atau pegawai lainnya. kemudian terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama dalam kepemimpinan perempuan yaitu ulama yang menentangnya seperti ibnu Kasir dan ulama yang meperbolehkannya seperti Quraish Shihab.begitu juga dengan perempuan menjadi wali hakim, bahwa jumhur bersepakat ketidakbolehan perempuan menjadi wali hakim.

References

Abdulkadir B. Nambo dan Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, “Memahami tentang Beberapa Konsep Politik. Jurnal Mimbar”, Vol. 21, No. 2 (2005)

Amiruddin dan Zainal Abidin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Arbai, Janu dan dkk.” Pemikiran Gender menurut Para Ahli: Telaah atas pemikiran Amina Wadud, Ashgar Ali dan Mansor fakih. SAWWA, Vol. 11 No. 1 (2015)

Asshiddiqie, Jimly. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2006

Atmaja, Dewa Gede. “Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum”. Jurnal Ketha Wicaksana, Vol. 12, No. 2, (2018)

Azizi, Noor M. Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan di luar Hirarki berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 tentang Peraturan Pembentukan Perundang- Undangan. KEMENKUMHAM, 2010

Fakih, Manshour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Hamka, Tafsir al-Azhar. Singapura: Pustaka Nasional: 2003

Hidayati, Nurzulia Feberi. “Perempuan Sebagai Wali Nikah: Larangan atau Peringatan”Vol. 3, No. 1, (2018)

Ismail, Nurjannah. Perempuan dalam Pasungan. Jogjakarta: LKis, 2003

Julyano, Mario dan Aditya Yuli. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum melalui kontruksi Penalaran Positivisme Hukum”. Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1, (2019)

al-Jaziri, Abdurrahman. al-Fiqh ala al madzahib al-Arba’ah. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy: 2003

Kemenag, “Prosedur Nikah”.

Mubarak, Zulfi. Sosiologi Agama. Malang: UIN Press, 2006

Mukhtar, Naiyah. Kontroversi Presiden perempuan. Jokjakarta: STAIN Purwokerto Press, 2009

Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan. Jogjakarta: LKis, 2003

Ranggawidjaja, Rosjidi. Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia. Bandung: Mandar Maju,1998

Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasyid. Kairo: Darul Hadist, 2004

Saputra, Megi Saputra, Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta tentang Penghulu Perempuan. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019

Sasmita. “ Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan” . Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9 No. 1 (2016)

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah. Beirut: Dar al Kitab al-Arabi: 1977

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2001

as-Shobuni, Muhammad Ali. Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir. Beirut: Dar al-Quran al-Karim: 1981

Thalib, Muhammad. Gerakan Kesetaraan Gender Menghancurkan Peradaban. Jogjakarta: Kafilah Media, 2005

at-Taujiri, Muhammad bin Ibrahim. Mausu’ah Fiqh al-Islami. Bait al-Afkar ad-Dauliyah: 2009

at-Thobari, Abu Ja’far. Jami’ al-Bayan. Muassatu ar-Risalah: 2004 Wadud, Amina. Quran and Women. Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1922

Wijayanta, Tata.“ Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 (2018).

Wahbah Zuhaili, Fiqh Islami wa Adillatu. Suriah, Dar al-Fikr: 2005

az-Zujaj, Abu Ishaq. Ma’ani al-Quran li az-Zujaj. Beirut: ‘Alam al-Kutub: 1988

Downloads

Published

2022-11-10

How to Cite

Hidayat Maulidi, Y. (2022). Perempuan Sebagai Kepala Kua Kecamatan Dalam PMA NO. 20 Tahun 2019. Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 11(4), 267–280. Retrieved from https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2161