TANGGUNG GUGAT BADAN USAHA JALAN TOL TERHADAP KESELAMATAN LALU LINTAS DAN KENYAMANAN PENGGUNA JALAN

Dwi Wachidiyah Ningsih, Agus Wijayanto

Sari


Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mempertahankan kelayakan kondisi jalan dan untuk menekan angka kecelakaan diaturnya tentang dana pemeliharaan jalan. Dana  pemeliharaan Jalan hanya digunakan  khusus untuk kegiatan  pemeliharaan,  rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan yang pengelolaannya dilaksanakan  berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan,  dan kesesuaian. Dalam hal ini jika terjadi pada jalan tol, pemeliharaan adalah tanggung jawab badan usaha jalan tol. Badan usaha yang menyelenggarakan jalan tol berkewajiban untuk memenuhi standar pelayanan minimal sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol untuk melancarkan arus lalu lintas dan berupaya menjamin keselamatan berlalu lintas. pengguna jalan tol memiliki hak-hak yang telah dicantumkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pekerjaan Umum. Apabila tidak tercapai hak-haknya, pengguna jalan tol dapat mengajukan ganti rugi atau penyelesaian perselisihan baik itu ganti rugi secara langsung, melalui jalur litigasi maupun non litigasi kepada badan usaha yang menyelenggarakan usaha jalan tol.

Kata Kunci           : Ganti Rugi; Jalan Tol; Tanggung Gugat;

ABSTRACT

                In Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation to maintain the feasibility of road conditions and to reduce the number of accidents, it regulates road maintenance funds. Road maintenance funds are only used specifically for road maintenance, rehabilitation and reconstruction activities whose management is carried out based on the principles of sustainability, accountability, transparency, balance and conformity. In this case if it occurs on a toll road, maintenance is the responsibility of the toll road business entity.Business entities that operate toll roads are obliged to meet minimum service standards in accordance with those stipulated in Minister of Public Works Regulation Number 16 / PRT / M / 2014 concerning the Minimum Service Standards for Toll Roads to facilitate traffic flow and strive to ensure traffic safety. toll road users have rights that have been included in the minimum service standard (SPM) as stipulated in the Decree of the Minister of Public Works. If rights are not achieved, toll road users can file compensation or settle disputes, either directly compensation, through litigation or non-litigation channels to business entities that operate toll road businesses.

Keywords              : Toll Road; Liability; Compensation


DOI :10.5281/zenodo.3470449


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Bahari, Adib, Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.

Budiarto, arief dan Mahmudal, Rekayasa Lalu Lintas, UNS Press, Semarang, 2007.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet. 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi 1, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Miru, Ahmadi dan Sutarma Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi, Cet. 10, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Muchsin, Hilman, Investasi Jalan Tol, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2013.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Prodjodikoro, Wirjono, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Edisi Revisi, CV Mandar Maju, Bandung, 2018.

Sembiring, Noor dan Bachtiar Sembiring, Model Pelayanan Jalan Tol, Deepublish, Yogyakarta, 2012.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000.

Shofie, Yusuf, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.

Sutedi, Adrian, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

Warpani, Suwardjoko P., Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Penerbit ITB, Bandung, 2002.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43 PRT/M/2015Tentang Badan Pengelola Jalan Tol.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.

Karya Ilmiah

Dwi Cahya Ningrum, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jalan Tol Di Indonesia, “Skripsi”, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2014.

Amelia Makmur Dan Rianto P. Rajagukguk, “Evaluasi Pemenuhan Indikator Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol Di Indonesia”, Jurnal Transportasi, Vol. 2, Agustus, 2015, h. 108-109.

Feisya Amalia Ghasani, Suradi dan Rinitami Njatrijani, “Tanggung Jawab Badan Usaha Jalan Tol Atas Kerugian Pengguna Jalan Tol Akibat Kesalahan Dalam Pengoperasian Ruas Jalan Tol Di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Tangerang”, Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

http://bpjt.pu.go.id/kontent/bujt, diakses pada hari Jumat 19 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB.

http://suryamalang.tribunnews.com, Sudah 57 Kecelakaan Di Jalan Tol Surabaya Ngawi Speed Gun Tidak Efektif, (Kamis, 8 November 2018), diakses pada hari Rabu 5 Desember 2018 pukul 15.00 WIB.

http://m.tribunnews.com, Anak Usaha Waskita Minta Maaf Atas Keretakan Jalan Tol Pemalang Batang, (Sabtu, 19 Januari 2019), diakses pada hari Sabtu, 19 Januari 2019 pukul 15.00 WIB.

https//:m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis, Rabu, 19 Juni 2013, diakses pada hari Senin 11 Februari 2019 pukul 19.00 WIB.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


pISSN 2089-7146

eISSN 2615-5567

Terbit  :

No. 1 = tiap bulan juni

No. 2 = tiap bulan Desember