Collaborative Governance Dalam Pembuatan Kebijakan

Authors

  • Ade Ferry Afrisal Student Of Doctoral Degree, Public Administration, FISIP UNHAS University
  • M. Thahir Haning Lecturer of Doctoral Program, Public Administration, FISIP UNHAS University
  • Muh. Akmal Ibrahim Lecturer of Doctoral Program, Public Administration, FISIP UNHAS University
  • Muh. Yunus Lecturer of Doctoral Program, Public Administration, FISIP UNHAS University

DOI:

https://doi.org/10.55129/.v11i5.2429

Keywords:

collaborative governance, , pembuatan kebijakan, manajemen publik, rekonstruksi demokratis, negosiasi peraturan

Abstract

Artikel ini berfokus pada collaborative governance, strategi yang digunakan dalam perencanaan, regulasi, pembuatan kebijakan, dan manajemen publik untuk mengoordinasikan, mengadili, dan mengintegrasikan tujuan dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Artikel ini membahas jenis-jenis collaborative governance, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan kolaboratif, dan menganggap pemerintahan kolaboratif sebagai rekonstruksi demokratis. Artikel ini menyimpulkan bahwa negosiasi peraturan membantu pemangku kepentingan mencapai kesepakatan dalam perselisihan yang kompleks, dan bahwa salah satu manfaat terpenting dari pendekatan kolaboratif terhadap regulasi adalah bahwa hal itu menghasilkan kepuasan pemangku kepentingan yang lebih tinggi dan lebih banyak pembelajaran daripada pendekatan konvensional.

Downloads

Published

2022-12-27

How to Cite

Ade Ferry Afrisal, M. Thahir Haning, Muh. Akmal Ibrahim, & Muh. Yunus. (2022). Collaborative Governance Dalam Pembuatan Kebijakan. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 11(5), 631–639. https://doi.org/10.55129/.v11i5.2429

Issue

Vol. 11 No. 5 (2022)

Section

Artikel

License 

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Artikel dalam jurnal ini dilindungi oleh Hak Cipta Jurnal Hukum dan penulis artikel ini. Tidak ada bagian dari artikel yang bisa diproduksi ulang tanpa izin pengelolaan jurnal.