Paradigma Pemerintah Terhadap Upah Guru Honorer Dalam Persefektif Hukum

Authors

  • Safitta Amanah Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
  • Raisha Stella Tania Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
  • Amelia Putri Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
  • Jitu Prayoga Jaya Mahendra Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
  • Lukmanul Hakim Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Keywords:

Guru Honorer, gaji/upah

Abstract

Guru honorer merupakan pendidik professional, yang memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik melalui jalur formal. Pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah Presefektif Hukum terhadap sistem penggajian Guru Honorer, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen serta akibat Hukum yang terjadi apabila ada keterlambatan dalam penggajian guru honorer menurut Undang-Undang Guru dan Dosen. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara studi kepustakaan (library research) atau dengan cara mengkaji, mempelajari dan menelaah teori, pandangan, konsep dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Sedangkan Sumber bahan hukum yang terdapat pada penulisan ini berasal dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen, sedangkan sekundernya, yaitu dengan cara menggunakan literatur seperti kamus dan dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian guru honorer menerima gaji sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat antara pekerja atau seorang guru honorer dengan pemeberi kerja, terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Guru honorer juga wajib menerima upah diatas minimum untuk melangsungkan kebutuhan hidupnya. Jika dalam sebuah penggajian guru honorer mendapatkan keterlambatan atas penggajian nya tersebut Akibatnya banyak guru honorer di daerah tertinggal, terpencil dan terdalam, terutama untuk guru honorer yang telah mengabdi sangat lama, harus merasakan peningkatan kesejahteraan finansial dan kesejahteraan psikologis tentang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia baru  ias disebut memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang baik apabila hierarki kebutuhan hidupnya tercapai.

References

Tilaar, H.A.R., 2002, Membenahi Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 435

Bahder Johan Nasution, “Kajian Filososfis tentang konsep keadilan dari pemikiran lasik sampai pemikiran modern”, Yutisia, Vol. 3 No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 118

Rusli Muhammad, “Kajian Kritis Terhadap Teori Hukum Positif (Positifisme)”, Jurnal Hukum Republica, Vol. 5 No. 2, Tahun 2006, hlm. 222-223

Fahdini, R., Mulyadi, E., Suhandani, D., & Julia. (2014). Identifikasi Kompetensi Guru

Sebagai Cerminan Profesionalisme Tenaga Pendidik di Kabupaten Sumedang. Mimbar Sekolah Dasar, 1, 34

Yustinus Suhardi Ruman, “Keadian Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, Humaniora, Vol. 3, No. 3, Oktober 2012, hlm. 348

Bazar Harahap, 2006, Hak Asasi Manusia dan Hukumnya, Perhimpunan Cendekiawan Indefenden Indonesia, Jakarta, hlm. 10-11

Ben (2014b). Improving Agricultural Science Teachers’ Work Attitude in Akwa Ibom State of Nigeria: The Financial Initiative Perspective. World Journal of Education, 4(4), 12-19.

Shafique Ali Khan, Filsafat Pendidikan Al-Ghazali, Bandung: Pustaka Setia, 2005, h. 62

Suwatno, & Priansa, D. J. (2011). Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Sanaky, H. (2005). “Sertifikasi dan Profesionalisme Guru di Era Reformasi”. Jurnal Pendidikan Islam

Mansir, F. (2018). DISKURSUS PENDIDIKAN KARAKTER DI PEGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM PADA ERA MILENIAL. Tadrib, 4(2), 280-300

Wiliam Dunn, Wiliam N. Dunn. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. (Yogyakarta : UGM Press, 2000) h. 51

Rohman, M. (2016). Problematika Guru dan Dosen dala Sistem Pendidikan Nasional. Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan, 14.

Sulhan, Najib. (2016). “Guru yang Berhati Guru”. Jakarta. Penerbit Zikrul Hakim

Zulkifli, M., Darmawan, A., & Sutrisno, E. (2014). Motivasi Kerja, Sertifikasi, Kesejahteraan dan Kinerja Guru. Jurnal Psikologi Indonesia, 3, 149.

Subawa, Made, “Pemikiran Filsafat Hukum dalam Membentuk Hukum”, Sarathi: Kajian

Teori dan Masalah Politik, Vol. 14 No. 3, Tahun 2007

Eddy Soeryanto Soegoto, Enterpreneurship Menjadi Pembisnis Ulung, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), h. 227.

Eka An Aqimuddin, Marye Agung Kusmagi, Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2010), h. 174.

Dahlan Thaib, 2004, Teori dan Hukum Konstitusi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

Rhona K. M. Smith, dkk, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII,

Yogyakarta, hlm. 235-269

Anis Ibrahim, “Telaah Yuridis Perkembangan Hukum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Lumajang”, Jurnal Hukum Argumentum, Vol. 9 No. 2, Tahun 2010, hlm. 6

Dhani Shankar Chaubey dan Babita Rawat, “Analys Of Labour Welfare Schemes

and Its Impact on Job Satisfaction”, Sn Empiricsl Study, Vol. 7 No. 2, Juni 2016, hlm. 46

Kelsen, Hans, 2007, Teori Umum Hukum dan Negara: DasarDasar Ilmu Hukum Normatif sbagai Ilmu Hukum DeskriptifEmpiris, terjemahan Somardi, Bea Media Indonesia, Jakarta

Diyanti, Santoso, S., Octoria, D. (2016). “Pengaruh Prestasi Belajar dan Presepsi

Mahasiswa tentang Kesejahteraan Guru Terhadap Minat menjadi Guru Pada

Mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP UNS. Jurnal Tata Arta Uns, Vol 2. No 2

Simatupang, R. (2018). “Korelasi Kesejahteraan Guru Dengan Motivasi Kerja Dalam

Pelaksanaan Prosespembelajran di SMA Negeri 1 Pollung Tahun Pembelajaran

/2018”. Jurnal Christian humaniora, Vol 2. No 2. 2018

Hukum

Pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Downloads

Published

2022-11-10

How to Cite

Amanah, S., Stella Tania, R. ., Putri, A. ., Prayoga Jaya Mahendra, J. ., & Hakim, L. . (2022). Paradigma Pemerintah Terhadap Upah Guru Honorer Dalam Persefektif Hukum. Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 11(4), 308–318. Retrieved from https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2076