Peran Kepolisian Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengendara Kendaraan di Kota Depok

Authors

  • Andrawiena Rosyandari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta
  • Jamiatur Robekha Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta

Keywords:

Kepolisian, Kesadaran Hukum, Lalu Lintas

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kepolisian NRI dalam mewujudkan kesadaran hukum berlalu
lintas bagi pengendara kendaraan di Kota Depok dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kepolisian NKRI dalam
membentuk kesadaran hukum berlalu lintas bagi pengendara kendaraan di kota Depok. Penelitian dilakukan di
wilayah hukum Kota Depok dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara
penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait peningkatan kesadaran hukum, selain
melakukan sosialisasi terhadap suatu peraturan, pihak kepolisian juga mengayomi dan memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang menghadapi kasus hukum. Jadi sewaktu masyarakat menghadapi kasus hukum, pihak
kepolisian akan memberikan pengetahuan hukum yang diperlukan terkait kasus yang dihadapinya, sepanjang hal
itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan
Kepolisian NRI dalam mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas bagi pengendara kendaraan di Kota Depok
dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menghambat peran kepolisian
terkait kesadaran hukum pertama adalah gaji aparat kepolisian, khususnya polisi lalu lintas masih sangat rendah,
kedua kurangnya pemahaman hukum aparat kepolisian dalam menangani perkara hukum. Sedangkan faktor
internal yang mendukung adalah adanya sistem Polmas, yaitu sistem yang lebih mengutamakan model restorative
justice, daripada criminal justice system. Sebuah penyelesaian masalah dengan kearifan lokal, namun tetap
terdapat unsur kepolisian. Adapun faktor eksternal yang menghambat peran kepolisian dalam meningkatkan dan
menanamkan kesadaran hukum adalah oknum masyarakat yang merupakan pelanggar hukum dan infrastruktur
kota, dalam konteks pelanggaran lalu lintas. Sedangkan faktor eksternal yang mendukung adalah kontrol sosial
dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan media massa.

References

Achmad Ali. 1998. Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum. Yarsif Watampone. Jakarta.

Azhari. 1995. Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya. UIPress. Jakarta.

Azyumardi Azra. 2000. Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta, dan Tantangan (Sebuah Pengantar). Remaja Rosdakarya. Bandung.

Burhan, Kasubag. Hukum Polrestabes Depok, wawancara tanggal 22 September 2022, Pukul 14:12 WIB.

Fadjar Mukti, 2002, Korupsi dan Penegakan Hukum dalam Pengantar, Liberty. Yogyakarta.

George Ritzer. 2003. Teori Sosiologi Modern. Kreasi Wacana. Yogyakarta.

Georges Gurvitch. 1988. Sosiologi Hukum. Bharata. Jakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme. Konstitusi Press. Jakarta.

Mulyana W. Kusumah. 2002. Tegaknya Supremasi Hukum: Terjebak antara Memilih Hukum dan Demokrasi. Rosda. Bandung.

Romli Atmasasmita. 1992. Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Soejono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitan Hukum, UI-Press. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1980. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Rajawali Pers. Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.

Downloads

Published

2022-11-10

How to Cite

Rosyandari, A., & Robekha, J. . (2022). Peran Kepolisian Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengendara Kendaraan di Kota Depok. Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 11(4), 334–343. Retrieved from https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2175