PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN SEBAGAIUPAYA MENCEGAH PERATURAN DAERAH BERMASALAH DI KABUPATEN BOJONEGORO

Authors

  • Bukhari Yasin
  • Andrianto Prabowo

DOI:

https://doi.org/10.55129/jph.v9i2.1202

Keywords:

Pelaksanaan, Fungsi, Pengawasan, Peraturan Daerah. Implementation, Functions, Supervision, Regional Regulations

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi pengawasan Gubernur terhadap Peraturan Daerah.Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.Dari hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi pengawasan Gubernur terhadap Peraturan Daerah adalah untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya agar tidak terjadi tumpang tindih baik dari segi kewenangan maupun dari segi materi muatan, dan Gubernur sebagai wakil dari pada Pemerintah Pusat yang ada di daerah diberi kewenangan untuk itu.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Fungsi, Pengawasan,Peraturan Daerah.

 

This study aims to determine the role and function of governor's supervision of regional regulations. The research method consists of the type of research, the approach method, the source of legal materials, the techniques of collecting legal materials and the analysis of legal materials. From the results of the analysis, it can be concluded that the role and function of the Governor's oversight of Regional Regulations is to ensure that the Regional Regulations made do not conflict with existing laws and regulations so that there is no overlap, both in terms of authority and in terms of content, and the Governor as the representative of the Central Government in the regions is given the authority to do this.

Keywords: Implementation, Functions, Supervision, Regional Regulations.

References

Diana Halim Koencoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Herman Yanti, Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011.

Jum Angriani, Hukum Administrasi Negara. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Makmur, Efektivitas Kebijakan Pengawasan, Refika Aditama, Bandung, 2011.

M. Manulang, Dasar-dasar Management, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 5, Edisi Pertama, PT Interpratama Offset, Jakarta, 2009.

-------, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2010.

Soewarno Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Admnistrasi Negara,. Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Published

2020-12-23

How to Cite

Yasin, B., & Prabowo, A. (2020). PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN SEBAGAIUPAYA MENCEGAH PERATURAN DAERAH BERMASALAH DI KABUPATEN BOJONEGORO. Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 9(2). https://doi.org/10.55129/jph.v9i2.1202