PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS

Maraja Malela Marpaung

Sari


Pasal 13 UUJN mengatur bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Ketentuan Pasal 13 UUJN tersebut berkaitan erat dengan KUHAP yang merupakan hukum acara formil, dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP mendefinisikan upaya hukum yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berkaitan dengan upaya hukum dan Pasal 13 UUJN sesungguhnya notaris masih memiliki hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, dalam hal ini dengan mengajukan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sesungguhnya karena tidak adanya keselarasan antara UUJN sebagai hukum materiil dan KUHAP sebagai hukum formiil, maka tidak mencerminkan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi notaris yang sedang berperkara atau sedang berhadapan dengan permasalahan hukum. Selanjutnya dalam hal notaris telah diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UUJN, namun berdasarkan putusan peninjauan kembali diputus tidak bersalah. Maka notaris berhak menuntut pemulihan hak-hak yang dimilikinya. Salah satu hak yang pasti akan diminta oleh notaris yaitu berkaitan dengan statusnya sebagai notaris, maksudnya meminta pengangkatan kembali sebagai seorang notaris karena sebelumnya telah diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UUJN. Namun karena tidak diatur mengenai prosedur dan mekanisme pengangkatan kembali notaris dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan terkait, maka dalam hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah kekosongan hukum dan tidak mencerminkan perlindungan hukum bagi para notaris yang sedang berperkara atau sedang berhadapan dengan permasalahan hukum.

Kata kunci : notaris, pemberhentian secara tidak hormat, peninjauan kembali, pengangkatan kembali

ABSTRACT

Article 13 UUJN governs that the notary was dismissed with disrespect by the minister because it was sentenced to imprisonment based on a court ruling that had acquired the legal force remained because of a criminal offence threatened with a prison sentence of 5 ( Five) years or more. The provisions of article 13 of the UUJN are closely related to the criminal CODE which is the law of the event, in the provision of article 1 Figure 12 KUHAP defines a legal effort i.e. the right of defendant or public prosecutor to not accept a court ruling in the form of resistance Appeals or the appeal or the criminal right to apply for a review in respect of and in the manner governed by this law. With regard to the efforts of the law and Article 13, indeed, notary still has the right to prove his innocence, in this case by submitting a review pursuant to the provisions of article 263 paragraph (1) of the criminal CODE. Indeed, because of the lack of harmony between the CONSTITUTION as material law and the criminal CODE as the law of Formiil, it does not reflect a legal certainty and legal protection for notary who is litigated or is dealing with Legal issues. Furthermore, in case of notary has been disrespectfully dismissed pursuant to article 13 UUJN, but based on the verdict of review was not guilty. The notary is entitled to claim the restoration of its rights. One of the rights that will be bound to be asked by a notary public is related to his status as a notary, meaning requesting a reappointment as a notary because it has previously been dismissed disrespectfully based on article 13 UUJN. However, due to unregulated procedures and mechanisms for reappointment of notary public in UUJN and related legislation, in this case it can be said as a legal void and does not reflect legal protection for A notary who is litigated or is dealing with legal issues.

Keywords :notary, disrespectful dismissal, reconsideration, reappointment


DOI :10.5281/zenodo.3470457


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Asshiddiqie, Jimly. (2014). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. (1993). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II. Jakarta : Pustaka Kartini.

Ibrahim, Johnny. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Notodisoerdjo, Soegondo. (1993). Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Prajitno, A.A. Andi. (2018). Seri A Kewenangan Notaris dan Contoh Bentuk Akta. Surabaya : PMN.

Shidarta dan Darji Darmodiharjo, 2008, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soemitro, Ronny Hanitijo (1988). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soemoatmodjo, Soetarjo (1986). Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang. Yogyakarta: Liberty.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Grasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


pISSN 2089-7146

eISSN 2615-5567

TerbitĀ  :

No. 1 = tiap bulan juni

No. 2 = tiap bulan Desember