PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM TANPA PERSETUJUAN ORGAN PERSEROAN TERBATAS

Irene Karina Dewi

Sari


Permasalahan pemindahan hak atas saham Perseroan Terbatas seringkali terjadidimana seharusnya pelaksanaannya memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maupun anggaran dasar Perseroan Terbatas. Pemindahan hak atas sahammemerlukan peran Organ Perseroan untuk memberikan persetujuan sebagaimana syarat dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Apabilaanggaran dasar Perseroan Terbatas menentukan pemindahan hak atas saham harus dengan persetujuan Organ Perseroan terlebih dahulu, persyaratan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas harus dilakukan. Apabila anggaran dasar Perseroan Terbatas menentukan sebaliknya, maka Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak perlu dilakukan. Penulis menggunakanMetode penelitian Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus.Apabila anggaran dasar menentukan bahwa pemindahan hak atas saham harus dengan persetujuan Organ Perseroan namun tidak dilakukan, maka pemindahan hak atas saham dapat dibatalkan karena syarat subjektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi.Pemindahan hak atas saham melahirkan kesepakatan berupa keputusan para pemegang saham Perseroan Terbatas bawah tangan, kemudian Notaris mengotentikan menjadi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas.Kesepakatan tersebut menjadi objek yang tercantum dalam badan akta Notaris,apabila persyaratan mengenai pemindahan hak atas sahamnya harus dengan persetujuan Organ Perseroan namun syarat tersebut tidak dilakukan, makaNotaris melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkanakta Notaris tersebut batal demi hukum karena syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi.Apabila Notaris terbukti bersalah, maka Notaris harus bertanggungjawab.Sebaliknya, apabila dapat dibuktikan bahwa penghadap bersalah, maka Notaris dibebaskan dari segala pertanggungjawaban.

 

Kata Kunci: Pemindahan Hak Atas Saham, Anggaran Dasar, Organ Perseroan, Akta Notaris

 

ABSTRACT

 

Problems related to the transfer of rights to shares in a limited liability company often occur where the implementation should pay attention to the provisions stipulated in Law Number 40 of 2007About Limited Liability Companies and Articles of Association of Limited Liability Companies. The transfer of rights to shares does needs the role of the Company's Organ in terms of giving approval as a condition regarding the transfer of rights to shares referred in Article 57 paragraph (1) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies must be carried out.Research method that used is Normative Jurisdiction and uses the law approach, conceptual approach, and case approach.In the event that the Articles of Association of the Limited Liability Company determine that the transfer of rights to shares must be approved by the Company's Organ, the transfer of rights to shares can be canceled because the subjective requirements of agreement are not fulfilled. The transfer of rights to shares gives rise to an agreement in the form of a decision of the shareholders of a Limited Liability Company that is made under the hand which is then brought before a Notary to be authenticated as a Deed of Decision of the Shareholders of the Limited Liability Company.The agreement becomes the object listed in the contents of the notary deed.which if the requirements regarding the transfer of rights to the shares must be with the approval of the Company's Organ but these requirements are not carried out, the Notary has committed an unlawful act resulting in null and void due to the objective requirements of agreement are not fulfilled.If a Notary is found guilty, accountability can be requested for the Notary. Conversely, if it can be proven that the appearer is guilty, then the Notary is freed from all liability.

 

Key Words: The transfer of rights to shares, Articles of Association, Organs Of The Limited Liability Company, Notary Deed


DOI :10.5281/zenodo.3470449


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Adjie, Habib, (2008). Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik,Bandung : Refika Aditama, hal. : 32.

Adjie, Habib, (2009). Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, Bandung : Mandar Maju : hal. 37.

Anshori, Abdul Ghofur, (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta:UII Press, hal. 34.

Fuady, Munir,(2013).Perbuatan melawan hukum (Pendekatan Kontemporer), Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 10.

Harahap, M. Yahya, (2009). Hukum Perseroan Terbatas, cetakan ke 2, Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno,(2009). Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke- 8, Cetakan Pertama,Yogyakarta: Liberty, hal. : 51, 161.

Soeroso, R.,(2011).Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum, Cetakan II, Jakarta:Sinar Grafika, hal.8-9.

Prajitno, A.A. Andi, (2018). Kewenangan Notaris dan Contoh Bentuk Akta, Seri A, Perwira, Surabaya : Media Nusantara


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


pISSN 2089-7146

eISSN 2615-5567

Terbit  :

No. 1 = tiap bulan juni

No. 2 = tiap bulan Desember