Fakultas Hukum Universitas Gresik - 561

Jurnal Pro Hukum:

Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas

Gresik Volume 12 Nomor 2,Februari 2023

pISSN 2089-7146 - eISSN 2615-5567

KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA BERKAITAN DENGAN

HASIL AUTOPSI SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PERKARA PIDANA

Annisa Rheinata Suhartono, Mohamad Fajri Mekka Putra,

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Universitas Indonesia

annisarhei@gmail.com

, fajriputra@yahoo.com

ABSTRAK

Pada tahap penyidikan perkara pidana yang menimbulkan kematian dilakukan pencarian serta

pengumpulan alat bukti, Salah satu alat bukti yang dapat dilampirkan adalah visum et

repertum yang termasuk dalam keterangan ahli. Adapun yang menjadi permasalahan dalam

penelitian ini adalah adalah bagaimana kewenangan notaris dalam melegalisasi keterangan

berkaitan dengan hasil autopsi kemudian bagaimana akibat hukum dari keterangan hasil

autopsi yang telah dilegalisasi oleh notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan, diperoleh hasil bahwa notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta

mengenai autopsi, karena autopsi merupakan kegiatan yang oleh undang-undang telah

ditugaskan kepada dokter forensik. Bahwa terhadap akta notaris yang memuat hasil autopsi

tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga bukan merupakan alat bukti yang sah dalam

perkara pidana.

Kata kunci: alat bukti, kewenangan, notaris dan autopsi

ABSTRACT

At the stage of investigating criminal cases that cause death, a search and collection of

evidence is carried out, one of the evidence that can be attached is visum et repertum which

is included in expert testimony. The problem in this study is how the notary's authority in

legalizing information related to autopsy results then what are the legal consequences of

autopsy information that has been legalized by a notary. This research uses normative

juridical research methods, using a qualitative approach. Based on the research conducted,

it was found that notaries do not have the authority to make deeds regarding autopsies,

because autopsies are activities that by law have been assigned to forensic doctors. That the

notarial deed containing the autopsy results has no evidentiary power so that it is not a valid

evidence in criminal cases.

Keyword : evidence, authority, notary and autopsy

Fakultas Hukum Universitas Gresik - 562

PENDAHULUAN

Pada dasarnya hukum mempunyai

dua bentuk dalam pelaksanaanya, yaitu

hukum materiil dan hukum formal. Hukum

materiil pada pokoknya mengatur

mengenai kewajiban individu dalam

kehidupan bermasyarakat, yang kemudian

berdasar pada lingkupnya pengaturan

tersebut disebut dengan istilah-istilah

hukum pidana dan hukum perdata.

Sedangkan hukum formal sendiri pada

pokoknya mengatur mengenai cara

penegakkan hukum materiil agar berjalan

sebagaimana mestinya, yang dalam ilmu

hukum dikenal dengan istilah hukum acara

pidana dan hukum acara perdata

(Krisnawati, 2015).

Kemudian dalam hukum acara

pidana ataupun perdata terdapat hukum

pembuktian yang mengatur mengenai

sistem pembuktian, alat bukti, ketentuan

dan mekanisme dalam mengajukan alat

bukti, serta kewenangan hakim terhadap

alat bukti (Sasangka & Rosita, 2003). Alat

bukti yang dianggap sah dalam hukum

acara pidana diatur dalam Pasal 184 Kitab

Undang- Undang Hukum Acara Pidana

(selanjutnya disebut KUHAP) diantaranya

adalah keterangan saksi, keterangan ahli,

surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa

(Hamzah, 2015). Alat bukti tersebut

berbeda dengan yang dianggap sah dalam

hukum acara perdata sebagaimana diatur

dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (selanjutrnya disebut

KUHPerdata) yaitu bukti tulisan, saksi,

persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

(Subekti & Tjitrosudibio, 2013)

Dalam perkara perdata alat bukti

tulisan merupakan alat bukti yang

diutamakan. Bukti tulisan tersebut terbagi

menjadi dua yaitu akta autentik dan akta di

bawah tangan. (Imron & Iqbal, 2019)

Kedua akta tersebut memiliki perbedaan

dalam sisi kekuatan pembuktian, akta

autentik memiliki kekuatan pembuktian

lebih kuat. Notaris merupakan pejabat

umum yang mempunyai kewenangan

untuk membuat akta autentik. (Indoneisa,

2014)

Sedangkan dalam perkara pidana terdapat tahap

penyidikan yang merupakan bagian dari proses

pemeriksaan. Penyidikan merupakan tindakan untuk

memperoleh serta mengumpulkan bukti, yang

kemudian dengan adanya bukti tersebut dapat

mendapati tersangka dalam perkara pidana tersebut.

(Harahap, 2007). Penyidikan merupakan kewenangan

dari pejabat polri atau pejabat negeri “tertentu” yang

kemudian dalam menjalankan kewenangannya

tersebut dikenal dengan sebutan penyidik.

Berdasarkan Pasal 133 KUHAP dinyatakan

bahwa “Dalam hal penyidik untuk kepentingan

peradilan menangani seorang baik luka, keracunan,

ataupun mati yang diduga karena peristiwa tindak

pidana, ia berwenang mengajukan permintaan

keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman

atau dokter dan ahli lainnya” (Hamzah, 2015).

Berkaitan dengan alat bukti keterangan ahli, maka

dapat disampaikan dalam dua wujud, yaitu lisan dan

tulisan. Keterangan ahli yang berasal dari hasil

pemeriksaan (autopsi) terhadap tubuh korban yang

diberikan dalam wujud tulisan dikenal dengan istilah

Visum et Repertum (Imron & Iqbal, 2019).

Pada peristiwa tindak pidana yang menyebabkan

kematian maka pengajuan Visum et Repertum tersebut

dapat dimintakan guna mengetahui sebab serta cara

kematian. Berkaitan dengan hal tersebut dalam

penyidikan yang dilakukan dalam perkara kematian

anggota polisi dengan inisial NYH, yang dalam proses

penyidikan telah dilakukan dua kali autopsi.

Autopsi kedua dilakukan karena terdapat

keraguan dari pihak keluarga NYH terhadap hasil

autopsi pertama. Dengan begitu dilakukan autopsi

kedua dengan melibatkan pihak keluarga yaitu MAR

yang berprofesi sebagai dokter umum dan IHL yang

merupakan pemilik klinik dengan gelar magister

kesehatan, keduanya berperan untuk mengawasi

jalannya autopsi (Suparman, 2022). Hasil dari autopsi

baru dapat dirilis dalam waktu dua hingga empat

minggu (Tim Detik, 2022). Kemudian berkaitan

dengan hasil catatan dari MAR dan IHL selama

mengawasi proses autopsi tersebut, kuasa hukum

pihak keluarga NYH yaitu KS menyatakan telah

membuat akta notaris berdasar pada keterangan serta

catatan dari MAR dan IHL (Suparman, 2022). Akta

notaris tersebut kemudian diajukan oleh kuasa hukum

keluarga NYH menjadi alat bukti dalam tahap

penyidikan

Fakultas Hukum Universitas Gresik - 563

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan

metode penelitian yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif adalah

penelitian yang difokuskan untuk

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

norma-norma dalam hukum positif

(Ibrahim, 2006). Berdasarkan jenis dan

bentuknya, data yang diperlukan dalam

penelitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh melalui studi kepustakaan.

Dalam penelitian ini, data yang

digunakan mencakup bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan

melalui studi kepustakaan. Pendekatan

dilakukan secara kualitatif, dari bahan

hukum sekunder, karena lebih

mementingkan kualitas atau isi dari data

dan peraturan-peraturan yang berkaitan.

Penelitian kualitatif merupakan suatu

rangkaian penelitian guna memperoleh

pemahaman mengenai fenomena-

fenomena yang terjadi yang memiliki

keterkaitan dengan manusia selaku

individu atau sosial dengan membuat

bayangan secara menyeluruh dan

kompleks yang kemduian dituangkan

dalam susunan kalimat (Walidin,

Saifullah, & Tabrani, 2015). Penelitian

ini dilakukan dengan tujuan untuk

menganalisis kewenangan notaris dalam

membuat akta autentik berkaitan dengan

hasil autopsi dan untuk menganalisis

akibat hukum yang timbul dari akta

notaris yang memuat mengenai hasil

autopsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Notaris dalam Membuat

Akta mengenai Hasil Autopsi

Notaris merupakan pejabat umum

yang diberikan kewenangan oleh

pemerintah secara atributif berdasarkan

undang-undang. Kewenangan tersebut

berupa menjalankan sebagian fungsi

negara dibidang perdata. Dasar ketentuan

yang melahirkan adanya jabatan notaris di

Indonesia adalah ketentuan Pasal 1868

KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan

Notaris.

Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata pada

pokoknya mensyaratkan beberapa hal dalam

pembuatan suatu akta agar dapat dikategorikan sebagai

akta autentik, diantaranya sebagai berikut:

1. “Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan

oleh undang-undang.

2. Akta harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat

umum

3. Pejabat umum yang mempunyai kewenangan

untuk itu dan di tempat dimana akta dibuat.”

(Subekti & Tjitrosudibio, 2013)

Ketiga syarat ini harus dipenuhi secara

keseluruhan agar suatu akta dapat dikategorikan

sebagai akta autentik.

Kemudian pejabat umum yang dimaksud dalam

pasal tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

(selanjutnya disebut UUJN). Hal tersebut sejalan

dengan Pasal 1 UUJN yang menyebutkan “Notaris

adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta

autentik…” (Indoneisa, 2014). Dengan begitu

pembuatan akta yang dibuat oleh atau dihadapan

notaris merupakan akta notaris yang bersifat autentik.

Kewenangan notaris untuk membuat akta

autentik lebih jelas serta diberikan pula batasnnya

termuat dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN :

“Notaris berwenang membuat Akta autentik

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan

yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan

untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin

kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta,

memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta,

semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau

orang lain yang ditetapkan oleh undang-unda ng. ”

(Indoneisa, 2014)

Selain membuat akta autentik notaris juga

mempunyai kewenangan untuk melakukan legalisasi,

legarisir serta waarmerking sebagaimana termuat

dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN (Indoneisa, 2014).

Kemudian berdasarkan Pasal 15 ayat (3), notaris juga

dimungkinkan memiliki kewenangan lain apabila

terdapat peraturan perundang-undangan selain UUJN

menghendaki demikian (Indoneisa, 2014).

Berkaitan akta autentik yang dihasilkan dengan

melibatkan pejabat umum notaris, maka terhadap akta

tersebut berdasarkan Pasal 1970 KUHPerdata

memiliki pembuktian yang sempurna sebagai alat

bukti (Subekti & Tjitrosudibio, 2013). Hakim dalam

perkara perdata pada pokoknya hanya mencari

Fakultas Hukum Universitas Gresik - 564

kebenaran formal, dengan begitu akta

autentik sudah dapat dikatakan sebagai

alat bukti yang kuat tanpa harus adanya

tambahan alat bukti (Anggun, 2019).

Berbeda dengan dalam perkara

pidana yang menjadi alat bukti utama

adalah kesaksian. Namun terdapat

ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yang

mensyaratkan sekurang-kurangnya

terdapat dua alat bukti untuk kemudian

dapat hakim jatuhkan pidana terhadap

terdakwa (Hamzah, 2015).

Dalam perkara pidana yang

menimbulkan hilangnya nyawa seseorang

dalam tahap penyidikan dapat dilakukan

autopsi (Sitorus, Sihombing, Sianipar,

Simamora, & Hutabarat, 2022). (Lestari &

Koswara, 2022). Autopsi yang diajukan

dalam tahap tersebut merupakan autopsi

forensik. Autopsi forensik merupakan

proses pemeriksaan dengan cara

pembedahan pada seluruh bagian pada

tubuh mayat dari ujung kepala sampai

dengan ujung kaki (Lestari & Koswara,

2022). Autopsi forensik sendiri

mempunyai tujuan mendapatkan

kebenaran yang bersifat materill dalam

perkara pidana terkait, diantaranya adalah

sebagai berikut:

1. Mengungkap identitas mayat

2. Menentukan cara terjadinya kematian

(penganiayaan, pembunuhan,

kecelakaan, atau cara lainnya).

3. Menyingkap hal-hal yang berkaitan

dengan tindak pidana yang

mengakibatkan timbulnya kematian.

(lebih rinci dari cara terjadinya

kematian).

4. Menyingkap identitas dari mayat

terkait. (Lestari & Koswara, 2022).

Pengaturan mengenai autopsi secara

khusus diatur dalam Pasal 133 ayat (1)

KUHAP sebagai beriut:

“Dalam hal penyidik untuk

kepentingan peradilan menangani seorang

korban baik luka, keracunan ataupun mati

yang diduga karena peristiwa yang

merupakan tindak pidana, ia berwenang

mengajukan permintaan keterangan ahli

kepada ahli kedokteran kehakiman atau

dokter dan atau ahli lainnya.” (Hamzah,

2015).

Kemudian terhadap hasil autopsi tersebut

dituangkan pada laporan yang disebut dengan istilah

“visum et repertum”. (Imron & Iqbal, 2019).

Berdasarkan pasal 187 KUHAP, keterangan ahli yang

dituangkan dalam bentuk tulisan diluar persidangan

dikategorikan sebagai alat bukti surat. Namun terdapat

pengecualian terhadap visum et repertum, karena

dokter dianggap telah melakukan sumpah dokter yang

telah diucapkan ketika menyelesaikan pendidikan

kedokterannya. (Anggun, 2019) Dengan begitu, visum

et repertum meski dalam bentuk tertulis, namun

merupakan keterangan ahli dan merupakan alat bukti

yang sah dalam perkara pidana.

Kemudian apabila dikaitkan dengan perkara

pidana dalam yang menyebabkan hilangnya nyawa

NHY, yang mana pada tahap penyidikan KS selaku

kuasa hukum dari keluarga NHY mengajukan alat

bukti berupa akta notaris mengenai hasil autopsi.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 133 KUHAP ayat

(1) bahwa meminta dilakukannya autopsi pada mayat

merupakan kewenangan dari penyidik (Hamzah,

2015). Selain itu permintaan tersebut hanya dapat

dimintakan pada orang yang dianggap orang yang

dianggap ahli pada umumnya adalah dokter forensik.

Dengan begitu pihak yang berwenang dalam

menuangkan hasil autopsi dalam bentuk tulisan pada

suatu surat adalah tim dokter forensik yang melakukan

autosi langsung pada tubuh mayat NHY.

Kemudian dalam hal ini MAR dan IHL

memberikan keterangan mengenai kejadian yang

didengar serta dilihatnya langsung dalam autopsi

kepada notaris dengan maksud untuk dibuatkan akta

notaris berkaitan dengan hal tersebut. Berdasarkan

Pasal 15 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa notaris

mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik

mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan,

sedangkan dalam hal ini MAR dan IHL hendak

memberikan keterangan mengenai kejadian yang

didengar serta dilihatnya langsung.

Selanjutnya dalam pasal tersebut juga

mengecualikan notaris dalam kewenangannya untuk

membuat akta autentik dalam hal “…pembuatan Akta

itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada

pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh

undang-undang”. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal

133 KUHAP yang menyebutkan bahwa autopsi

ditugaskan kepada orang lain yaitu dokter forensik

(Hamzah, 2015). Dengan begitu untuk membuat surat

mengenai hasil autopsi bukan merupakan kewenangan

dari notaris, melainkan pihak yang ditunjuk oleh

penyidik untuk melakukan autopsi.

Akibat Hukum Akta Notaris yang memuat Hasil

Fakultas Hukum Universitas Gresik - 565

Autopsi

Pembuktian merupakan salah satu

proses pada hukum acara pidana yang

menerangkan dengan bukti mengenai

benar atau salahnya terdakwa dalam

sidang pengadilan (Tim Penyusun Kamus

Pusat Bahasa, 2008). Pembuktian sendiri

pada dasarnya bertujuan untuk

memberikan keyakinan kepada hakim

terhadap dalil yang dikemukakan dalam

persidangan. Dalil tersebut berupa

keterangan yang dipertahankan sebagai

suatu kebenaran berkaitan dengan suatu

peristiwa. Keterangan tersebut juga harus

dilengkapi dengan alat bukti (Samudera,

2012).

Kemudian berkaitan dengan alat

bukti surat pada perkara pidana dibagi

menjadi empat macam dalam Pasal 187

ayat (1), diantaranya adalah sebagai

berikut:

a. “berita acara dan surat lain dalam

bentuk resmi yang dibuat oleh

pejabat umum yang berwenang

atau yang dibuat di hadapannya,

yang memuat keterangan tentang

kejadian atau keadaan yang

didengar, dilihat atau yang

dialaminya sendiri, disertai

dengan alasan yang jelas dan

tegas tentang keterangannya itu;

b. surat yang dibuat menurut

ketentuan peraturan perundang-

undangan atau surat yang dibuat

oleh pejabat mengenai hal yang

termasuk dalam tata laksana yang

menjadi tanggung jawabnya dan

yang diperuntukkan bagi

pembuktian sesuatu hal atau

sesuatu keadaan;

c. surat keterangan dari seorang ahli

yang memuat pendapat

berdasarkan keahliannya

mengenai sesuatu hal atau sesuatu

keadaan yang diminta secara

resmi dari padanya;

d. surat lain yang hanya dapat

berlaku jika ada hubungannya

dengan isi dari alat pembuktian

yang lain.” (Hamzah, 2015).

Sebagaimana disebutkan pada huruf

a dan b, bahwa surat yang dimaksud dalam

hal ini merupakan akta autentik. Dengan begitu, akta

notaris yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, berita

acara persidangan yang dibuat oleh juru sita, visum et

repertum oleh dokter forensik, serta akte kelahiran

yang dibuat oleh pejabat pencatat sipil dapat pula

dijadikan alat bukti dalam perkara pidana.

Berkaitan dengan akta notaris yang memuat

hasil autopsy yang diajukan oleh kuasa hukum

keluarga NYH dalam tahap penyidikan, maka perlu

diperhatikan pengaturan mengenai akta autentik itu

sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,

agar suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta

autentik maka Pasal 1868 KUHPerdata mensyaratkan

pejabat yang terlibat dalam pembuatan akta harus

merupakan pejabat yang berwenang untuk “itu”. Kata

itu dalam hal ini mengacu pada hasil autopsy, yang

mana tidak termasuk dalam kewenangan notaris.

Selain itu dalam Pasal 187 ayat (1) huruf a dan b

mensyaratkan surat yang dapat dijadikan alat bukti

yang sah dalam perkara pidana adalah surat yang

“dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk

dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya”

(Hamzah, 2015). Sedangkan dalam hal ini pelaksanaan

autopsi merupakan tanggung jawab dari dokter

forensik sebagaimana diatur dalam Pasal 133 KUHAP

(Hamzah, 2015).

Kemudian dalam Pasal 187 ayat (1) huruf c

KUHAP juga terdapat surat keterangan ahli, dalam hal

ini autopsi merupakan kegiatan yang memerlukan

keahlian khusus dalam hal ini forensik (Hamzah,

2015). Selanjutnya untuk dapat melakukan serta

memberikan penjelasan atau gambaran dari hasil

autopsi sendiri dibutuhkan pemahaman terkait hal

tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa MAR dan IH

bukan merupakan orang yang memiliki keahlian

forensik dan juga perannya dalam keberlangsungan

autopsi hanya sebagai pengawas. Dengan begitu MAR

dan IHL tidak dapat mempunyai kewenangan untuk

menyampaikan hasil autopsi karena bukan merupakan

ahli pada bidang tersebut sehingga dikhawatirkan akan

memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan ilmu

forensik itu sendiri. Dengan begitu akta notaris yang

diajukan oleh KS selaku kuasa hukum keluarga NYH

bukan merupakan akta autentik dan tidak dapat pula

dijadikan alat bukti surat ataupun keterangan ahli.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan

bahwa notaris tidak mempunyai kewenangan untuk

membuat akta mengenai autopsi, karena autopsi

merupakan kegiatan yang oleh undang-undang telah

Fakultas Hukum Universitas Gresik - 566

ditugaskan kepada dokter forensik. Bahwa

terhadap akta notaris yang memuat hasil

autopsi tidak memiliki kekuatan

pembuktian sehingga bukan merupakan

alat bukti yang sah dalam perkara pidana.

Kepada Notaris agar memperhatikan ruang

lingkup kewenangan yang ditentukan oleh

undang-undang sehingga tidak terjadi

kesalah pahaman masyarakat dalam

memahami alat bukti dalam perkara

pidana dan perkara perdata.

REFERENSI

Krisnawati, I. A. (2015). Pembuktian

Perkara Perdata. Bali: Fakultas Hukum,

Universitas Udayana.

Sasangka , H., & Rosita, L. (2003). Hukum

Pembuktian Dalam Perkara

Pidana. Bandung: Mandar Maju.

Hamzah, A. (2015). KUHP & KUHAP.

Jakarta: Rineka Cipta.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2013).

Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata. Jakarta: PT Balai Pustaka.

Imron, A., & Iqbal, M. (2019). Hukum

Pembuktian. Tangerang Selatan:

Unpam Press.

Indoneisa. (2014). Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris.

Harahap, Y. (2007). Pembahasan

Permasalahan dan Penerapan

KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2015). KUHP & KUHAP.

Jakarta: Rineka Cipta.

Suparman, F. F. (2022, Agustus 2022).

/news/959361/akta-notaris-hasil-

autopsi-brigadir-j-dinilai-cacat-hukum/.

Diambil kembali dari beritasatu.com:

https://www.beritasatu.com/news/959361/akta

-notaris-hasil-autopsi-brigadir-j-dinilai-cacat-

hukum/?view=all&utm_source=beritasatu.co

m&utm_medium=article&utm_campaign=Ba

ca-Selengkapnya

Tim Detik. (2022, Juli 27). Berita/ Hasil Autopsi

Ulang Brigadir J Keluar Kapan? Ini Penjelasan

Dokter. Diambil kembali dari news.detik:

https://news.detik.com/berita/d-

6202355/hasil-autopsi-ulang-brigadir-j-

keluar-kapan-ini-penjelasan-dokter

Ibrahim, J. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian

Hukum Normatif. Malang: Bayu Media

Publishing.

Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). Metodologi

Penelitian Kualitatif & Grounded Theory.

Banda Aceh: FTK Ar-Raniry.

Santosa, D. A. (2022, Agustus 11).

/news/962657/kronologi-penembakan-

brigadir-j-hingga-ferdy-sambo-tersangka.

Diambil kembali dari www.beritasatu.com:

https://www.beritasatu.com/news/962657/kro

nologi-penembakan-brigadir-j-hingga-ferdy-

sambo-tersangka

Anggun, N. (2019, Januari-April). Kekuatan

Pembuktian dan Penilaian Alat Bukti Visum et

Repertum dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Berencana (Studi Putusan Pengadilan Negeri

Stabat Nomor 416/Pid.B/PN.Stb). Verstek, 7,

No 1, 169-175.

Sitorus, P. A., Sihombing, C. M., Sianipar, M. P.,

Simamora, M. T., & Hutabarat, D. T. (2022,

Januari). Proses Pelaksanaan Autopsi bagi

Korban Pembunuhan. Jurnal Pionir LPPM, 8,

37-45.

Lestari, T., & Koswara, I. Y. (2022). Kaitan Autopsi

dalam Proses Penyidikan sebagai Ilmu Bantu

Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Suatu

Fakultas Hukum Universitas Gresik - 567

Tindak Pidana. Justitia : Jurnal

Ilmu Hukum dan Humaniora, 9

No. 4, 1957-1966.

Samudera, T. (2012). Hukum Pembuktian

dalam Acara Perdata. Bandung:

Alumni.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.

(2008). Kamus Besar Bahasa

Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.